Undang-Undang tentang Unit Kegiatan Khusus Disahkan

Ketua DPM dan Presiden BEM KEMAKOM mengesahkan UU No.01 Tahun 2017 mengenai Unit Kegiatan Khusus pada hari  Selasa, 10 Januari 2017. UU No. 01 Tahun 2017 mengubah UU tentang Unit Kegiatan Kejuruan yang disahkan sebelumnya pada tahun 2013.

 

uu-ukk-1

 

Perubahan ini didasarkan oleh isu kebutuhan anggota Kemakom yang harus diwadahi regulasi. Isu saat ini mengenai Unit Kegiatan Kejuruan (UKK) dan Komunitas yang diangkat di Lokakarya Kemakom pada tanggal 8 Desember 2016 menjadi isu yang paling disoroti di KEMAKOM saat ini pada bagian kedudukan hingga cara pembentukan. Menindaklanjuti hasil Lokakarya Kemakom, pada hari Rabu, 4 Januari 2017 diadakanlah Audiensi BEM, DPM, UKK, dan Komunitas yang dihadiri oleh masing-masing perwakilannya. Terdapat 2 poin hasil musyawarah pada Audiensi tersebut yaitu, kedudukan UKK berada di bawah Presiden BEM dan Komunitas menjadi program kerja pada departemen di BEM, serta harus melakukan peninjauan ulang mengenai keanggotaan UKK yang mewajibkan dari anggota biasa.

 

Setelah menghasilkan poin penting hasil musyawarah, selanjutnya ditentukan 3 poin penting langkah tindak lanjut Audiensi yang merupakan tugas bersama untuk mencapai solusi dari isu ini. Poin pertama mengenai peninjauan ulang UU pada bagian keanggotaan jika perlu lakukan perubahan UU UKK, poin kedua mengenai posisi penanggung jawab program kerja BEM yang merangkap sebagai ketua Komunitas, dan poin terakhir mengenai merapikan alur koordinasi secara tertulis dari BEM agar UKK tetap aktif.

 

Dalam Audiensi tersebut, isu Komunitas sudah menjadi sepenuhnya hak serta tanggung jawab BEM, dan untuk isu UKK diperlukan pembenahan Undang-Undang. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2017 dilakukan Kajian serta pembentukan Rancangan Undang-Undang oleh BEM serta DPM Kemakom. BEM dan DPM merumuskan perubahan berdasarkan hasil Lokakarya serta Audiensi dengan menambah 1 BAB serta 3 Pasal, serta perubahan, penambahan, serta pengurangan ayat pada 6 BAB pada UU mengenai UKK yang kemudian disahkan menjadi UU No. 01 Tahun 2017 mengenai Unit Kegiatan Khusus. Berikut adalah perubahan-perubahan yang direalisasikan pada UU No. 01 Tahun 2017 :

 

  1. BAB I mengenai Ketentuan Umum menjadi 5 pasal, dan pada pasal 1 ayat (5) UKK adalah Unit Kegiatan Khusus, ayat ini menjadi perbedaan dari UU UKK sebelumnya di mana UKK merupakan Unit Kegiatan Kejuruan, hal ini dilakukan untuk menghindari multitafsir dari bidang kegiatan yang seharusnya menjadi fokus UKK.
  2. Pasal 3 pada BAB II menjelaskan kedudukan serta mekanisme kerja dari UKK, Presiden, dan DPM, yang pada UU UKK sebelumnya tidak dijelaskan.
  3. Pasal 6 pada BAB III mengubah tujuan UKK dengan menghilangkan kata bidang TIK, sehingga bidang UKK lebih universal dan tidak menimbulkan multitafsir
  4. Terjadi perubahan BAB IV dan BAB V, di mana Tata Urutan Perundang-Undangan menjadi BAB IV serta BAB V menjadi pembentukan UKK
  5. Pada BAB V mengenai pembentukan UKK ditambahkan 2 pasal yang sehingga menjadi 3 pasal yang merupakan alur pembentukan UKK. Alur pembentukan menjadi 3 tahapan, yaitu Tahap Pengajuan pada Pasal 8, Tahap Verifikasi pada pasal 9, dan Tahap Pengesahan pada pasal 10, yang pada UU UKK sebelumnya Pembentukan UKK tidak dijelaskan secara rinci.
  6. BAB VI mengenai Keanggotaan dan Kepengurusan pada UU UKK sebelumnya dibagi menjadi BAB VI mengenai Keanggotaan dan BAB VII mengenai Kepengurusan. Setelah melakukan kajian yang harus dilakukan dari hasil Audiensi mengenai peninjauan ulang bagian keanggotaan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) pada ART KEMAKOM FPMIPA UPI bahwa anggota muda tidak berhak menjadi anggota dan pengurus UKK, ternyata perubahan syarat anggota UKK yang harus anggota biasa menjadi anggota muda belum dapat dilakukan hingga saat ini. Sehingga, jika anggota muda berhak mengikuti UKK harus dilakukan perubahan dahulu pada AD/ART KEMAKOM FPMIPA UPI yang dilakukan di Musyawarah Mahasiswa.
  7. BAB VII mengenai Kepengurusan ditambahkan 1 pasal, sehingga BAB VII terdiri dari pasal 12 mengenai Struktur dan pasal 13 mengenai Masa Kepengurusan. Pasal 13 merupakan salah satu poin penting pada perubahan kali ini, di mana satu masa kepengurusan UKK dijelaskan bahwa dimulai sejak disahkan dengan SK Presiden maksimal 3 minggu setelah Musyawarah Mahasiswa dan berakhir berdasarkan SK maksimal 1 minggu sebelum Musyawarah Mahasiswa.
  8. Pasal 15 mengenai Kewajiban pada BAB VIII ditambahkan ayat (7) dimana UKK wajib menyerahkan rancangan kegiatan kepada Presiden maksimal 3 hari sebelum Rapat Kerja KEMAKOM, dan pada pasal (9) terdapat perubahan redaksi yang menyatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban UKK diberikan kepada Presiden pada akhir kepengurusan UKK yang bersangkutan.
  9. Pasal 17 diadakan perubahan redaksi.

 

Undang-Undang No. 01 Tahun 2017 tentang Unit Kegiatan Khusus yang mengubah UU UKK dengan engandung perubahan 9 poin yang telah dipaparkan telah disahkan serta berlaku sejak tanggal 01 Mei 2017. Kenapa berlaku mulai tanggal tersebut? Karena saat ini kepengurusan BEM, DPM, serta UKK sedang berlangsung, dan akan segera berakhir, mempertimbangkan resiko jika langsung berlaku, maka UU ini akan berlaku sejak tanggal 01 Mei 2017.

Semua isu telah dirumuskan solusinya yang direpresentasikan dalam UU ini yang disediakan secara resmi dan dapat diakses pada situs ini di laman Produk Hukum (DF / DPM)

Leave a Reply

%d bloggers like this: