Bagaimana Seharusnya UKK dan Komunitas?

ukkdpm

Mahasiswa anggota Keluarga Mahasiswa Komputer (KEMAKOM) tidak hanya jago dalam ngoding saja, tapi juga punya banyak keahlian di luar bidang keilmuan ilmu komputer loh! Hal ini dibuktikan oleh banyaknya kelompok yang mewadahi minat, bakat, juga potensi setiap warga Kemakom yang direpresentasikan oleh Unit Kegiatan Kejuruan (UKK) serta komunitas. Kelompok-kelompok tersebut dibentuk bukan kebetulan, tapi memang karena kebutuhan yang ada di Kemakom saat ini.

 

Berbicara mengenai kebutuhan UKK dan komunitas untuk mewadahi setiap minat, bakat, hingga potensi yang dibutuhkan oleh setiap anggota, juga tidak akan terlepas dari kebutuhan UKK dan komunitas untuk diakui secara legal di Kemakom agar setiap anggota dapat dipenuhi pula kebutuhannya. Mengenai legalitas kelompok-kelompok tersebut, hingga saat ini hanya UKK yang diakui legalitasnya menurut Undang-Undang Unit Kegiatan Kejuruan (UU UKK). Oh iya, untuk kamu yang ingin mengkaji ataupun mengetahui UU UKK dapat diakses di laman “Produk Hukum” pada situs ini.

 

Apa sih keuntungan legalitas yang dimiliki UKK? Menurut UU UKK pasal 11 ayat 1 mengenai Hak, UKK berhak mendapatkan dana dari BEM Kemakom, juga pada ayat 4  dan 5 dijelaskan bahwa UKK berhak menggunakan fasilitas Kemakom serta didukung program kerjanya oleh BEM Kemakom. Ya, seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa UKK selalu mendapatkan hak keuangan pada saat Rapat Anggaran yang diadakan oleh DPM KEMAKOM. Tetapi, ada hal yang ganjil bahwa penganggaran dana dilakukan oleh DPM langsung untuk UKK, bukan oleh DPM melalui anggaran BEM lalu selanjutnya BEM yang mengelola untuk UKK. Lantas, apakah selama ini pelaksanaan tidak sesuai regulasi yang seharusnya? Walaupun menurut ART KEMAKOM pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa DPM mempunyai hak budgeting, tetapi pada pasal 16 dijelaskan bahwa rapat anggaran dilakukan untuk membahas rancangan anggaran dan pendapatan lembaga eksekutif yang dalam hal ini BEM. Jika DPM langsung menggunakan hak budgeting untuk melakukan penganggaran langsung kepada UKK, ada ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaan. Singkat cerita, UKK berhak mendapatkan dana melalui BEM, jika selama ini penganggaran langsung dilakukan DPM, apakah ini sebuah tanda bahwa UKK butuh legalitas kedudukan yang “lebih” di KEMAKOM? Mengingat kedudukan UKK menurut UU UKK pasal 3 yang kurang jelas, dan bukan termasuk kelengkapan organisasi yang tidak tercantum pada AD ayat 13, perlukah UKK menjadi kelengkapan organisasi yang disahkan pada AD/ART Kemakom?

 

Jika menjadi kelengkapan organisasi, tentunya dibutuhkan pengkajian lebih lanjut mengenai kedudukan juga bagaimana Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) yang sesuai di Kemakom. Selain kedudukan, kembali lagi ke hak pendanaan, belum ada aturan yang jelas mengenai hak keuangan yang didapatkan UKK pada khususnya, juga kelengkapan organisasi Kemakom yang lainnya. Maka, ini menjadi “PR” besar untuk seluruh anggota Kemakom mengenai reformasi regulasi yang ideal yang berlaku di lingkungan Kemakom.

 

Berlanjut berbicara mengenai kelompok-kelompok tadi, bahwa telah dipaparkan mengenai legalitas UKK, lalu bagaimana dengan Komunitas? Hingga saat ini, komunitas belum memiliki legalitas dan definisi yang jelas sehingga “belum diakui” oleh regulasi yang berlaku  di Kemakom. Tetapi, semenjak beberapa tahun terakhir, kemunculan kelompok-kelompok Komunitas cukup marak. Mulai dari bidang kesenian, olahraga, dan sebagainya. Belum legalnya komunitas menurut regulasi, berdampak kepada hak yang didapatkan komunitas tersebut, yang padahal sebenarnya komunitas berperan penting mendukung dan mewadahi potensi setiap anggota Kemakom, dengan dibuktikan oleh munculnnya prestasi-prestasi yang berasal dari Komunitas. Hal ini menunjukkan kontradiksi, di satu sisi Komunitas sangat berperan penting mendukung potensi dan mengembangkan prestasi, tetapi di sisi lain belum diakui secara sah. Kembali melirik ke pasal 11 ayat 5 UU UKK, bahwa UKK mendapatkan dukungan program kerja dari BEM KEMAKOM, Komunitas belum mendapatkan itu. Sehingga, program kerjanya terhambat karena tidak menerima dukungan secara sah, sebagai contohnya terhambat hal administratif pembuatan proposal maupun surat dalam pengadaan program kerja Komunitas.

 

Lantas, kenapa tidak seluruh Komunitas mengajukan pembentukan UKK? Padahal, teknis pengajuan pembentukan UKK telah dijelaskan rinci pada pasal 7 UU UKK mengenai Pembentukan UKK. Hal ini masih menjadi pertanyaan tentunya, apakah karena belum mendapatkan 20% dukungan secara tertulis membentuk UKK sesuai pasal 7 ayat 4? Ketika syarat-syarat yang diberlakukan pada UU UKK tidak sesuai dengan kondisi saat ini di Kemakom, padahal kelompok penampung potensi anggota Kemakom sangat dibutuhkan, perlukah reformasi regulasi diadakan? Regulasi seperti apa yang sebenarnya sesuai dengan kondisi Kemakom?

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, hanya dapat dijawab oleh anggota-anggota Kemakom, regulasi seperti apa yang sesuai? Oleh karena itu, muncullah beberapa rumusan masalah yang timbul dari ketidaksesuaian regullasi dan pelaksanaan, yaitu sebagai berikut:

 

  1. Perlukah UKK menjadi kelengkapan organisasi sah yang dicantumkan dalam AD/ART Kemakom, tidak hanya dalam UU UKK?
  2. Jika termasuk kelengkapan organisasi, bagaimana pembagian hak khususnya hak keuangan antar kelengkapan organisasi?
  3. Perlukah Komunitas mengajukan dirinya membentuk UKK, atau hanya pembentukan regulasi mengenai kedudukan Komunitas?

 

Rumusan masalah tersebut akan didiskusikan secara langsung pada Lokakarya Kemakom tanggal 8 Desember 2016. Mari tuntaskan masalah dengan solusi bersama! Mari berani mengubah bareng! (DPM / DF)

Leave a Reply

%d bloggers like this: